Politik ( kebijakan )

Politik adalah suatu rangkaian asas, prinsip jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang kita kehendaki.

Stratifikasi Politik ( Kebijakan ) Nasional Negara RI

I. Tingkat penentu kebijakan ( Politik ) Puncak

• Kewarganegaraannya ada pada MPR bentuk rumusannya adalah UUD 1945 dan kehidupan-kehidupan MPR.
• Presiden sebagai kepala Negara bentuk rumusannya adalah Dekrit.

II. Tingkat Penentu Kebijakan ( Politik ) Umum.
Kewarganegaraannya ada pada Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Bentuk rumusannya adalah :

1. Undang-Undang + DPR
2. Perpu ( Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang )
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan ( Keputusan Presiden )

III. Tingkat Penentu Kebijakan ( Politik ) Khusus
Kewarganegaraannya ada pada memberi, bentuk rumusanya adalah

1. Peraturan Menteri
2. Keputusan Menteri
3. Instruksi Menteri
4. Surat Edaran

IV. Tingkat Penentu kebijakan ( Politik ) Teknis Kewarganegaraannya ada pada Pejabat E selon I di setiap kementrian ( sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal ). Bentuk rumusannya adalah :

1. Peraturan Sekretaris Jenderal/ Direktur jenderal
2. Keputusan Sekretaris Jenderal/ Direktur jenderal
3. Instruksi Sekretaris Jenderal/ Direktur jenderal
4. Surat edaran Sekretaris Jenderal/ Direktur jenderal

V. Dua macam pembuat Aturan di daerah

1. Gurbernur Sebagai Kepala Pemerintahan di tingkat I ( Propinsi ) dan bupati/ Wali kota sebagai kepala Pemerintahan di Tingkat II ( Kota Madya ) adalah wakil Pemerintah Pusat di daerah/ Wilayahnya masing-masing.
2. Gurbernur sebagai kepala Daerah di Tingkat I ( Propinsi ) dan Bupati/ Wali Kota sebagai Kepala Daerah di Tingkat II ( Kabupaten dan Kota Madya ) diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangga wilayah/ daerahnya masing-masing dalam bentuk:

a. Peraturan Daaerah ( PERDA ) + DPRD
b. Peraturan Gubernur/ Bupati/ Wali Kota
c. Keputusan Gubernur/ Bupati/ Wali Kota
d. Instruksi Gubernur/ Bupati/ Wali Kota
e. Surat Edaran Gubernur/ Bupati/ Wali Kota